REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat mendesak instansi dan para aparat berkompeten segera menindaklanjuti berbagai laporan kecurangan ataupun pelanggaran pelaksanaan Ujian Nasional.
"Semua tindak kecurangan dan pelanggaran, baik dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Sekolah (US) jangan dibiarkan 'masuk angin', harus mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti," kata anggota Komisi X yang membawahi bidang Pendidikan ini.
Ia menyatakan itu terkait sikap para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa Timur yang menilai pelaksanaan UN dan US masih diwarnai kebohongan. Misalnya, nilai US atau nilai rapor yang berkonstribusi 40 persen ternyata didongkrak agar lulus.
Juga, masih ada pengawas ruangan yang melakukan kolusi, juga peserta UN terlihat membawa laptop, serta kualitas percetakan jelek.
"Jika memang ada kecurigaan terhadap pelaksanaan UN tersebut, saya menganggap, bahwa pelaksanaan UN dan US masih memerlukan evaluasi dan pengawasan ketat untuk menjamin kemurnian dan transapransinya," tandas Angelina Sondakh.
Ia mendesak Pemerintah Daerah harus mendukung upaya Pemerintah Pusat dengan menilai (mengevaluasi) pelaksanaan UN di setiap sekolah-sekolah dan menindaklajuti berbagai laporan kecurangan tersebut.
Berbagai indikasi kecurangan terhadap UN dana US 2011, menurutnya, merupakan persoalan etika (moral) dan harus diatasi dengan pendekatan berkelanjutan bagi masing-masing individu yang terlibat.
"Yaitu melibatkan pihak sekolah, yang terdiri dari tenaga pengajar dan peserta didik, serta dari pihak luar (tim independen)," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi terjadinya berbagai hal menyimpang dalam pelaksanaan UN, sangat diperlukan kredibilitas tim pengawas independen guna memantau serta mengawasi praktek pelaksanaan ujian di sekolah-sekolah.
"Tim Independen harus bisa berada di posisi yang netral, sehingga idealnya harus mampu menjamin terlaksananya UN yang bersih," tambah Angelina Sondakh.
"Semua tindak kecurangan dan pelanggaran, baik dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Sekolah (US) jangan dibiarkan 'masuk angin', harus mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti," kata anggota Komisi X yang membawahi bidang Pendidikan ini.
Ia menyatakan itu terkait sikap para Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa Timur yang menilai pelaksanaan UN dan US masih diwarnai kebohongan. Misalnya, nilai US atau nilai rapor yang berkonstribusi 40 persen ternyata didongkrak agar lulus.
Juga, masih ada pengawas ruangan yang melakukan kolusi, juga peserta UN terlihat membawa laptop, serta kualitas percetakan jelek.
"Jika memang ada kecurigaan terhadap pelaksanaan UN tersebut, saya menganggap, bahwa pelaksanaan UN dan US masih memerlukan evaluasi dan pengawasan ketat untuk menjamin kemurnian dan transapransinya," tandas Angelina Sondakh.
Ia mendesak Pemerintah Daerah harus mendukung upaya Pemerintah Pusat dengan menilai (mengevaluasi) pelaksanaan UN di setiap sekolah-sekolah dan menindaklajuti berbagai laporan kecurangan tersebut.
Berbagai indikasi kecurangan terhadap UN dana US 2011, menurutnya, merupakan persoalan etika (moral) dan harus diatasi dengan pendekatan berkelanjutan bagi masing-masing individu yang terlibat.
"Yaitu melibatkan pihak sekolah, yang terdiri dari tenaga pengajar dan peserta didik, serta dari pihak luar (tim independen)," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, untuk mengantisipasi terjadinya berbagai hal menyimpang dalam pelaksanaan UN, sangat diperlukan kredibilitas tim pengawas independen guna memantau serta mengawasi praktek pelaksanaan ujian di sekolah-sekolah.
"Tim Independen harus bisa berada di posisi yang netral, sehingga idealnya harus mampu menjamin terlaksananya UN yang bersih," tambah Angelina Sondakh.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar